Buka Layar

Dari Podcast Deddy hingga Giring Opini LGBT di RKUHP

Masih hangat berseliweran di linimasa sosial media kita pemberitaan mengenai salah satu episode podcast Close The Door milik Deddy Corbuzier yang mengundang kontroversi dari masyarakat.  Episode podcast yang berjudul “Tutorial Menjadi Gay di Indonesia” tersebut ditayangkan pertama kali pada tanggal 7 Mei 2022. Konten tersebut menimbulkan kecaman dari salah satunya adalah petinggi organisasi MUI, karena dinilai telah menghadirkan gambaran kehidupan homoseksual dalam situasi yang positif. 

Adalah Ragil Mahardika dan pasangannya bernama Frederik Vollert, dua sosok pria dengan orientasi seksual gay yang menjadi bintang tamu pada episode tersebut. 

Ragil merupakan pria asal Medan yang menikah pada tahun 2018 dengan Fred yang merupakan pria berkebangsaan asli Jerman. Keduanya saat ini tinggal di Jerman, memiliki kanal Youtube dan aktif memproduksi konten yang berisi kehidupan sehari-hari mereka sebagai pasangan gay. 

Pada wawancara tersebut, Deddy secara terbuka menanyakan perihal bagaimana Ragil dan Fred pertama kali memahami bahwa dirinya adalah seorang homoseksual, termasuk bagaimana Ragil menemukan pasangannya dan mendapatkan pekerjaan di Jerman.  

Ragil berprofesi sebagai seorang pengajar anak-anak usia dini, yang ungkapnya tidak mungkin dapat dijalani jika ia masih tinggal di Indonesia. Pada satu kesempatan, Ragil juga menyatakan bahwa dirinya merasa lebih aman untuk tinggal di Jerman mengingat orientasi seksualnya yang masih sulit untuk diterima di Indonesia. 

Secara umum, wawancara berlangsung dialektis dan terbuka. Deddy sebagai pembawa acara melontarkan beberapa pertanyaan kritis yang dijawab dengan lugas oleh Ragil. Sekalipun terdapat beberapa ungkapan yang dinilai stigmatis dan tidak sensitif gender, Deddy terlihat berusaha untuk tetap objektif dengan serta merta akan mengklarifikasinya. Pada salah satu pertanyaan yang ditujukan pada Fred, misalnya, Deddy bertanya mengenai sejak kapan Fred menyadari bahwa dirinya tidak normal. Lalu saat Fred menanyakan kembali tentang apa yang disebut normal, Deddy menjawab dengan “Ini saya sebenarnya juga salah sih mengatakan normal tidak normal ya, karena saya nggak punya hak juga untuk mengatakan hal tersebut dan kita nggak bicara tentang agama atau apa, tapi ini keadaan sosial manusia saat ini, adanya seperti ini.”

Media Massa dan Pertarungan Wacana

Sejatinya, media massa telah menjadi medan pertarungan wacana yang paling signifikan sejak dulu kala. Ia menjadi alat kuasa bagi para pemilik kepentingan untuk dapat menciptakan wacana maupun menggiring opini publik.

Pada satu pemberitaan, misalnya, media CNBC membuat berita mengenai fenomena ini yang diberi judul “Mahfud MD Bicara Jeratan Hukum Deddy Corbuzier & Pelaku LGBT”. Lain halnya dengan media daring Kumparan yang juga menerbitkan artikel serupa yang berjudul “HNW Dukung Mahfud MD Segera Sahkan RKUHP: Isi Hukum soal LGBT”. Jika dibedah kembali, penggunaan kata “pelaku” menimbulkan asosiasi bahwa LGBT merupakan tindak pelanggaran hingga subyeknya pun layak menyandang sebutan “pelaku”. Dengan demikian, bahkan pemilihan kata memiliki dampak yang sangat signifikan dan sangat menentukan keberpihakan sebuah media massa terhadap ide tertentu.  

Sejak wawancara tersebut ditayangkan pada tanggal 7 Mei lalu, media massa serta merta dipenuhi oleh pemberitaan yang berisi reaksi dari berbagai lapisan masyarakat yang mayoritas bersikap anti terhadap LGBTIQ. Salah satu pengkritik tayangan tersebut adalah Anwar Abbas, wakil ketua Majelis Ulama Indonesia. Anwar mengatakan bahwa pernikahan sesama jenis lebih buruk daripada bom nuklir yang dijatuhkan militer Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada tahun 1945. “Kalau bom, hanya orang-orang yang tinggal di daerah itu yang akan mati,” katanya. “Tetapi jika seorang pria menikahi seorang pria atau seorang wanita menikahi seorang wanita, tidak akan ada manusia yang tersisa di planet ini; tidak akan ada anak-anak di permukaan bumi ini.” (sumber: www.nytimes.com)

Kritik lainnya diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini. Ia mengungkapkan di hadapan wartawan, ​​“Stop memberi ruang bagi pelaku LGBT di negara kita, apalagi sampai diekspos di ruang publik, didengar dan dilihat masyarakat luas terutama generasi muda bangsa.” (sumber:www.jawapos.com

Kecaman tersebut membuat Deddy memutuskan untuk menghapuskan tayangan video tersebut dari kanal Youtubenya. Bagi para aktivis LGBTIQ, hal ini dapat dinilai sebagai sebuah kemunduran yang signifikan. Secara tidak langsung, penarikan konten tersebut dapat diartikan sebagai penutupan ruang bagi kelompok LGBTIQ untuk mengaktualisasikan diri di ruang publik. 

Di sisi lain, penghapusan video tersebut dapat dianggap sebagai sebuah langkah kemunduran bagi demokrasi maupun kebebasan beridentitas sebagai bagian dari hak asasi manusia. Keputusan Deddy dapat diartikan sebagai sikap permisif atas tekanan dan diskriminasi masyarakat atas kelompok LGBTIQ dengan dasar moral dan keagamaan. Riska Carolina, seorang aktivis LGBT dari Crisis Response Mechanism (CRM) mengatakan bahwa permintaan maaf Deddy seakan mengajarkan masyarakat Indonesia bahwa sentimen, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan dengan identitas gender yang berbeda itu adalah sesuatu yang dibenarkan. 

Kejadian tersebut juga dinilai oleh peneliti untuk media dan isu seksualitas dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dina Listiorini, sebagai sikap mengamini nilai-nilai heteronormatif akan sentimen terhadap LGBTIQ, serta meminggirkan kelompok LGBTIQ. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia, dalam hal ini adalah media massa sebagai ruang pertarungan wacana. Padahal, menurut Dina, internet dipercaya sebagai media alternatif bagi kelompok manapun untuk mendapat ruang. (sumber: www.bbc.com)

Dari Podcast Deddy hingga RKUHP

Kontroversi podcast Deddy tersebut bermuara pada munculnya kembali pembicaraan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengatur sanksi terhadap kelompok LGBT.

Dikutip dari konten media Kumparan, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan LGBT sebenarnya sudah hendak diatur melalui Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau draf RKUHP. Ia menerangkan dalam RKUHP pengaturan LGBT akan disertai ancaman pidana dan setuju dengan aturan ini. Misalnya, ungkap Mahfud, LGBT akan dilarang tampil dalam acara-acara tertentu. 

Namun, pernyataan Mahfud MD di atas dibantah oleh wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, yang menyatakan bahwa RUU KUHP netral terhadap gender, dan tidak secara spesifik menyebutkan kelompok LGBT. Ia menjelaskan bahwa dalam Pasal 469 RUU KUHP diatur hukum pidana bagi perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin, tapi bukan dengan istilah nama LGBT. 

Kontroversi mengenai isu LGBTIQ bukanlah pertama kalinya terjadi di negara Indonesia. Setidaknya dalam satu dekade terakhir, perdebatan mengenai hal tersebut mengalami pasang surutnya tersendiri. Sebagian kelompok masih percaya bahwa LGBTIQ merupakan penyakit dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, keagamaan, dan Pancasila itu sendiri. Namun, di sisi lainnya banyak pihak yang berjuang agar LGBTIQ dan kelompok minoritas lainnya mendapatkan ruang dan hak yang sama tanpa diskriminasi, dengan dasar demokrasi dan hak asasi manusia.

Tabumania, jika dikritisi kembali, jika sebuah episode podcast saja digiring oleh para pejabat publik untuk melakukan kriminalisasi LGBTIQ, lantas apakah kita benar-benar merupakan negara demokrasi? Lalu apakah moral dan keagamaan dapat dibenarkan menjadi dasar untuk meminggirkan dan merebut hak-hak kelompok tertentu? Apakah penghapusan podcast Deddy menjadi representasi bahwa Indonesia tidak lagi menjadi ruang yang bebas bagi setiap orang untuk mengekspresikan identitasnya?

Berpikir kritis dapat menjadi langkah pertama yang dapat kita ambil untuk mengantarkan kita pada pemilihan sikap yang tepat atas situasi ini. Bagaimanapun juga, Indonesia sudah seharusnya merupakan negara yang inklusif dan tidak tertutup pada satu nilai maupun identitas tertentu. Karena, mengutip sila kelima pada Pancasila, negara kita menjamin “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari Podcast Deddy hingga Giring Opini LGBT di RKUHP

Masih hangat berseliweran di linimasa sosial media kita pemberitaan mengenai salah satu episode podcast Close The Door milik Deddy Corbuzier yang mengundang kontroversi dari masyarakat.  Episode podcast yang berjudul “Tutorial Menjadi Gay di Indonesia” tersebut ditayangkan pertama kali pada tanggal 7 Mei 2022. Konten tersebut menimbulkan kecaman dari salah satunya adalah petinggi organisasi MUI, karena dinilai telah menghadirkan gambaran kehidupan homoseksual dalam situasi yang positif. 

Adalah Ragil Mahardika dan pasangannya bernama Frederik Vollert, dua sosok pria dengan orientasi seksual gay yang menjadi bintang tamu pada episode tersebut. 

Ragil merupakan pria asal Medan yang menikah pada tahun 2018 dengan Fred yang merupakan pria berkebangsaan asli Jerman. Keduanya saat ini tinggal di Jerman, memiliki kanal Youtube dan aktif memproduksi konten yang berisi kehidupan sehari-hari mereka sebagai pasangan gay. 

Pada wawancara tersebut, Deddy secara terbuka menanyakan perihal bagaimana Ragil dan Fred pertama kali memahami bahwa dirinya adalah seorang homoseksual, termasuk bagaimana Ragil menemukan pasangannya dan mendapatkan pekerjaan di Jerman.  

Ragil berprofesi sebagai seorang pengajar anak-anak usia dini, yang ungkapnya tidak mungkin dapat dijalani jika ia masih tinggal di Indonesia. Pada satu kesempatan, Ragil juga menyatakan bahwa dirinya merasa lebih aman untuk tinggal di Jerman mengingat orientasi seksualnya yang masih sulit untuk diterima di Indonesia. 

Secara umum, wawancara berlangsung dialektis dan terbuka. Deddy sebagai pembawa acara melontarkan beberapa pertanyaan kritis yang dijawab dengan lugas oleh Ragil. Sekalipun terdapat beberapa ungkapan yang dinilai stigmatis dan tidak sensitif gender, Deddy terlihat berusaha untuk tetap objektif dengan serta merta akan mengklarifikasinya. Pada salah satu pertanyaan yang ditujukan pada Fred, misalnya, Deddy bertanya mengenai sejak kapan Fred menyadari bahwa dirinya tidak normal. Lalu saat Fred menanyakan kembali tentang apa yang disebut normal, Deddy menjawab dengan “Ini saya sebenarnya juga salah sih mengatakan normal tidak normal ya, karena saya nggak punya hak juga untuk mengatakan hal tersebut dan kita nggak bicara tentang agama atau apa, tapi ini keadaan sosial manusia saat ini, adanya seperti ini.”

Media Massa dan Pertarungan Wacana

Sejatinya, media massa telah menjadi medan pertarungan wacana yang paling signifikan sejak dulu kala. Ia menjadi alat kuasa bagi para pemilik kepentingan untuk dapat menciptakan wacana maupun menggiring opini publik.

Pada satu pemberitaan, misalnya, media CNBC membuat berita mengenai fenomena ini yang diberi judul “Mahfud MD Bicara Jeratan Hukum Deddy Corbuzier & Pelaku LGBT”. Lain halnya dengan media daring Kumparan yang juga menerbitkan artikel serupa yang berjudul “HNW Dukung Mahfud MD Segera Sahkan RKUHP: Isi Hukum soal LGBT”. Jika dibedah kembali, penggunaan kata “pelaku” menimbulkan asosiasi bahwa LGBT merupakan tindak pelanggaran hingga subyeknya pun layak menyandang sebutan “pelaku”. Dengan demikian, bahkan pemilihan kata memiliki dampak yang sangat signifikan dan sangat menentukan keberpihakan sebuah media massa terhadap ide tertentu.  

Sejak wawancara tersebut ditayangkan pada tanggal 7 Mei lalu, media massa serta merta dipenuhi oleh pemberitaan yang berisi reaksi dari berbagai lapisan masyarakat yang mayoritas bersikap anti terhadap LGBTIQ. Salah satu pengkritik tayangan tersebut adalah Anwar Abbas, wakil ketua Majelis Ulama Indonesia. Anwar mengatakan bahwa pernikahan sesama jenis lebih buruk daripada bom nuklir yang dijatuhkan militer Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada tahun 1945. “Kalau bom, hanya orang-orang yang tinggal di daerah itu yang akan mati,” katanya. “Tetapi jika seorang pria menikahi seorang pria atau seorang wanita menikahi seorang wanita, tidak akan ada manusia yang tersisa di planet ini; tidak akan ada anak-anak di permukaan bumi ini.” (sumber: www.nytimes.com)

Kritik lainnya diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini. Ia mengungkapkan di hadapan wartawan, ​​“Stop memberi ruang bagi pelaku LGBT di negara kita, apalagi sampai diekspos di ruang publik, didengar dan dilihat masyarakat luas terutama generasi muda bangsa.” (sumber:www.jawapos.com

Kecaman tersebut membuat Deddy memutuskan untuk menghapuskan tayangan video tersebut dari kanal Youtubenya. Bagi para aktivis LGBTIQ, hal ini dapat dinilai sebagai sebuah kemunduran yang signifikan. Secara tidak langsung, penarikan konten tersebut dapat diartikan sebagai penutupan ruang bagi kelompok LGBTIQ untuk mengaktualisasikan diri di ruang publik. 

Di sisi lain, penghapusan video tersebut dapat dianggap sebagai sebuah langkah kemunduran bagi demokrasi maupun kebebasan beridentitas sebagai bagian dari hak asasi manusia. Keputusan Deddy dapat diartikan sebagai sikap permisif atas tekanan dan diskriminasi masyarakat atas kelompok LGBTIQ dengan dasar moral dan keagamaan. Riska Carolina, seorang aktivis LGBT dari Crisis Response Mechanism (CRM) mengatakan bahwa permintaan maaf Deddy seakan mengajarkan masyarakat Indonesia bahwa sentimen, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan dengan identitas gender yang berbeda itu adalah sesuatu yang dibenarkan. 

Kejadian tersebut juga dinilai oleh peneliti untuk media dan isu seksualitas dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dina Listiorini, sebagai sikap mengamini nilai-nilai heteronormatif akan sentimen terhadap LGBTIQ, serta meminggirkan kelompok LGBTIQ. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia, dalam hal ini adalah media massa sebagai ruang pertarungan wacana. Padahal, menurut Dina, internet dipercaya sebagai media alternatif bagi kelompok manapun untuk mendapat ruang. (sumber: www.bbc.com)

Dari Podcast Deddy hingga RKUHP

Kontroversi podcast Deddy tersebut bermuara pada munculnya kembali pembicaraan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengatur sanksi terhadap kelompok LGBT.

Dikutip dari konten media Kumparan, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan LGBT sebenarnya sudah hendak diatur melalui Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau draf RKUHP. Ia menerangkan dalam RKUHP pengaturan LGBT akan disertai ancaman pidana dan setuju dengan aturan ini. Misalnya, ungkap Mahfud, LGBT akan dilarang tampil dalam acara-acara tertentu. 

Namun, pernyataan Mahfud MD di atas dibantah oleh wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, yang menyatakan bahwa RUU KUHP netral terhadap gender, dan tidak secara spesifik menyebutkan kelompok LGBT. Ia menjelaskan bahwa dalam Pasal 469 RUU KUHP diatur hukum pidana bagi perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin, tapi bukan dengan istilah nama LGBT. 

Kontroversi mengenai isu LGBTIQ bukanlah pertama kalinya terjadi di negara Indonesia. Setidaknya dalam satu dekade terakhir, perdebatan mengenai hal tersebut mengalami pasang surutnya tersendiri. Sebagian kelompok masih percaya bahwa LGBTIQ merupakan penyakit dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, keagamaan, dan Pancasila itu sendiri. Namun, di sisi lainnya banyak pihak yang berjuang agar LGBTIQ dan kelompok minoritas lainnya mendapatkan ruang dan hak yang sama tanpa diskriminasi, dengan dasar demokrasi dan hak asasi manusia.

Tabumania, jika dikritisi kembali, jika sebuah episode podcast saja digiring oleh para pejabat publik untuk melakukan kriminalisasi LGBTIQ, lantas apakah kita benar-benar merupakan negara demokrasi? Lalu apakah moral dan keagamaan dapat dibenarkan menjadi dasar untuk meminggirkan dan merebut hak-hak kelompok tertentu? Apakah penghapusan podcast Deddy menjadi representasi bahwa Indonesia tidak lagi menjadi ruang yang bebas bagi setiap orang untuk mengekspresikan identitasnya?

Berpikir kritis dapat menjadi langkah pertama yang dapat kita ambil untuk mengantarkan kita pada pemilihan sikap yang tepat atas situasi ini. Bagaimanapun juga, Indonesia sudah seharusnya merupakan negara yang inklusif dan tidak tertutup pada satu nilai maupun identitas tertentu. Karena, mengutip sila kelima pada Pancasila, negara kita menjamin “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

0 comments on “Dari Podcast Deddy hingga Giring Opini LGBT di RKUHP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: