Buka Perspektif

Kriminalisasi Korban : Payung Hukum yang Tak Masuk Akal dan Moralitas Patriarkal yang Kekal

Sudah dituduh memancing nafsu birahi, juga dikriminalisasi karena laporan pencemaran nama baik. Begitulah nasib korban kekerasan seksual yang hari ini masih kita temui. Bukan hanya konstruksi peran perempuan dalam rumah tangga yang sering mendapatkan beban ganda, namun korban kekerasan seksual pun demikian, dan mayoritas perempuan korban kekerasan seksual dipidana karena alasan moralitas bukan karena kriminalitas.

Indonesia adalah sebuah negara yang terkenal dengan penduduknya yang ramah. Ramah memang, bahkan diakui oleh negara-negara lain. Namun sayangnya, penduduk kita tidak ramah kepada korban kekerasan seksual. Budaya victim blaming alias budaya menyalahkan korban dan rape culture alias menormalisasi perkosaan memang sudah mengakar dalam lingkungan patriarkal seperti yang langgeng di negara kita sehingga membuat tindak kekerasan seksual  ini seolah menjadi sebuah hal yang wajar dan lumrah. Komentar seksis yang sudah melegendaris dalam upaya penghakiman korban misalnya, kalimat “ya namanya juga kucing, kalau dikasih ikan asin mana mungkin sih kucing nolak” atau komentar tokoh agamis nan misoginis yang sering dijadikan kata mutiara sebagai perebut simpati masyarakat, misalnya “perempuan itu ibarat es krim, coba kalau kalian disuruh memilih sebuah es krim yang jatuh ke tanah, yang satu es krimnya tanpa bungkus yang satu dibungkus rapat, kalian pilih yang mana? Pasti yang masih terbungkus rapat kan? begitu juga dengan laki-laki”. Sebuah analogi yang persis menggambarkan alam pikir patriarki yang menempatkan seorang perempuan sebagai sebuah objek yaitu “ikan asin” dan “es krim”. Atau paling tidak ada pihak yang superior yaitu “kucing” yang mempunyai kuasa atas “ikan asin”. Dalam pengandaian tersebut, kita dipaksa untuk “lumrah” dengan yang dilakukan kucing, sama seperti kenyataan pahit yang sering dialami korban kekerasan seksual, yaitu dipersalahkan dengan dalih “salah siapa pakai pakaian terbuka, namanya juga laki-laki”. Komentar-komentar yang sibuk dengan atribut fisik perempuan tersebut seolah menjadi pembenaran bahwa apapun yang dilakukan laki-laki itu benar dan menempatkan perempuan sebagai sumber kesalahan. Disini bisa kita lihat gender superior sedang berperan. Belum lagi teks-teks misoginis yang bisa menjadi sumber “fitnah” seperti “perempuan adalah sumber dosa” karena seorang perempuan seolah diciptakan memang untuk berdosa sepanjang masa. Teks-teks seperti ini sudah tidak adil dari dalam ucapan, apalagi pikiran dan perbuatan. Namun, tak sedikit yang menjadikan teks tersebut sebagai pedoman atau landasan untuk menyalahkan.

Sobat Ambyar dan Payung Hukum yang Bertepuk Sebelah Tangan

Bagi kalangan anak muda zaman sekarang, Sobat Ambyar bukanlah identitas asing yang jarang kita dengar. Fans berat Didi Kempot ini mewakili suara pemuda-pemudi yang hatinya sedang gundah gulana juga patah hati, bisa jadi karena cintanya bertepuk sebelah hati. Sama dengan keadilan di negeri ini, korban kekerasan seksual juga merasakan “ke-ambyar-an” karena bertepuk sebelah tangan, kebenaran ada di tangan korban tapi kemenangan ada ditangan pelaku kejahatan. Bukan hanya itu, kita juga dituntut menjadi warga negara yang patriotik alias cinta negara sama seperti tuntutan mencintai kekasih kita. Kenyataannya, ketika negara sudah kita cinta ternyata dia mencintai pelaku kejahatan bukan korban. Hati mana yang tidak ambyar dan merana dibuat oleh keruwetan sistem di negara kita?!

Bukti nyata yang bisa kita lihat adalah ketika diumumkan di tahun ini ada sebanyak 431.471 kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan sebanyak 2.807 merupakan kasus kekerasan seksual. Dalam angka tersebut, ada seorang perempuan yang dipegang payudaranya saat berhenti di lampu merah setelah pulang dari bekerja, ada seorang ibu rumah tangga yang dipaksa “melayani” demi sebuah ketaatan kepada suaminya, ada yang dipaksa melayani nafsu birahi pasangannya karena dimanipulasi sebagai bentuk pembuktian cinta. Ada juga seorang buruh yang justru dikriminalisasi akibat melaporkan atasannya sendiri karena dituduh mencemarkan nama baik sang bos yang “suci”. Padahal, angka-angka tersebut sudah berjuang untuk berbicara tentang tindak kekerasan yang terjadi padanya tapi tidak didengar oleh negara. Belum lagi mereka-mereka yang memilih untuk diam dan bungkam karena tau ujungnya pasti kelam. Belum lagi ketakutan karena sebuah ancaman yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan atau dikucilkan karena pandangan buruk lingkungan sekitar. Padahal, jika berbicara tentang hak-hak sebagai warga negara harusnya negara juga mawas diri dan ingat bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas rasa aman dan terbebas dari ancaman.

Menilik Payung Hukum Kita

Melirik ketimpangan dan kekosongan hukum akan kasus yang menjadi pandemi ini, tentu sangat miris jika melihat fakta yang telah kita lihat tadi. KUHP yang mencoba berbicara dan menjadi payung atas kegelisahan ini ternyata juga belum mampu menjawab keresahan hati banyak manusia. KUHP memang benar sudah mengatur beberapa pasal tentang penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual, akan tetapi masih terbatas pada konten pemerkosaan dan pencabulan. Belum ada aturan yang lebih luas dan spesifik dalam mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan yang lainya, melainkan reduktif sebatas kontak fisik. Begitu juga dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang membatasi kontennya dalam lingkup kekerasan rumah tangga.

Selain itu kita juga sebenarnya mempunyai aturan yang sering kali dibentuk dan dilanggar oleh penegak hukum kita sendiri dan teridentifikasi impoten. Misalnya, walau sudah ada Perma No.3 Tahun 2017 berbicara tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dibentuk oleh Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Agung justru melanggarnya sendiri ketika berhadapan dengan kasus Baiq Nuril. Entah apa yang membuat mereka galau hingga aturan dibuat sendiri namun juga dilanggar sendiri.

Disinilah peran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi penting dan menjadi nafas atas kebuntuan hukum yang kita hadapi. Lebih dari sebuah produk hukum, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan rahmat bagi semesta dan perjuangan atas kemanusiaan, bukan hanya perempuan namun umat manusia. RUU ini juga fokus pada pemenuhan hak-hak korban dan pemulihan korban yang selama ini tidak diatur dan diakomodir oleh UU lain, juga jenis-jenis kekerasan yang tidak diperhatikan UU lainnya. Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah tanda bahwa negara kita sudah dewasa, tanda bahwa diskriminasi hukum terhadap perempuan adalah dampak moralitas patriarkal dalam sistem hukum dan masyarakat kita yang merupakan catatan hitam yang tidak boleh dipraktekkan lagi.

Menjadi korban kekerasan seksual tentunya bukanlah cita-cita siapapun. Tidak pula bisa diprediksi lewat dugaan, ramalan apalagi sebuah primbon kepada siapa kekerasan seksual bisa menyasar. Siapapun bisa menjadi korban begitu juga siapapun bisa menjadi pelaku. Kekerasan seksual tidak mengenal latar belakang agama, tingkat religiusitas, status sosial, jenjang pendidikan ataupun kelas ekonomi, siapapun bisa kena. Sudah cukup pula beban berlapis yang membuat kita miris terhadap korban kekerasan seksual karena hukum yang mandul dan cacat produk. Kini saatnya kita penuhi hak-hak korban yang selama ini diabaikan. Suara-suara yang selama ini bungkam untuk bicara lantang. Lewat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, mari kita dukung penciptaan manusia yang bermartabat dan menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh manusia. Lebih dari sebuah produk hukum, pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merupakan sebuah perjuangan atas kemanusiaan dan penghargaan martabat yang selama ini tidak dianggap oleh negara. Tanpa ada perlindungan dari negara terhadap korban kekerasan seksual, sama saja negara juga turut menjadi pihak yang ikut melestarikan kekerasan seksual. Kini, sudah saatnya kita bersama-sama untuk memutus mata rantai kekerasan seksual dan budaya patriarkal, mulai dari diri kita sendiri dan mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual demi kemaslahatan hajat hidup kita bersama.

Artikel ini ditulis oleh Richa F. Shofyana. Ia adalah Juara 3 Lomba Nulis dengan tema “Kenapa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Harus di Sahkan?” yang diadakan oleh Qbukatabu.

SHARE THIS:

Portal pengetahuan dan layanan tentang seksualitas berbasis queer dan feminisme. Qbukatabu diinisiasi oleh 3 queer di Indonesia di bulan Maret 2017. Harapannya, Qbukatabu bisa menjadi sumber rujukan pengetahuan praktis dan layanan konseling yang ramah berbasis queer dan feminisme; dan dinikmati semua orang dan secara khusus perempuan, transgender, interseks, dan identitas non-biner lainnya.

0 comments on “Kriminalisasi Korban : Payung Hukum yang Tak Masuk Akal dan Moralitas Patriarkal yang Kekal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: