Normal Baru? Tak Ada yang Normal, bahkan Sebelum Corona

Pada 22 Juni 2020, total kasus Covid-19 berjumlah 46.845 orang, dengan 954 kasus yang bertambah dalam waktu 24 jam. Seperti yang dilansir Tirto.id, dari 15-20 Juni 2020, penambahan kasus per hari selalu berada di atas 1000. Berkurangnya kasus yang bertambah di hari ini dibandingkan minggu sebelumnya terjadi karena berkurangnya tes yang dilakukan pemerintah. Tirto.id juga mencatat perbandingannya: di minggu lalu, pemerintah melakukan tes hingga 20ribu spesimen selama dua hari berturut-turut, namun angka tes ini makin hari makin turun hingga hanya sekitar 8ribu saja. 

Jumlah total kasus Covid-19 ini menjadikan Indonesia negara dengan angka kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara, melampaui Singapura di angka kasus 42.432 dengan populasi penduduk sebanyak 5,8 juta jiwa. Selain itu, jurnalis Joshua Kurlantzick menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan respon Covid-19 terburuk di Asia Tenggara, bahkan dibandingkan negara tetangga Vietnam. Kasus Covid-19 di Vietnam sejumlah 3 kasus per 1 juta penduduk, sementara Indonesia bisa mencapai lebih dari 10 kali lipatnya.  

Mirisnya, pada tanggal yang sama, yakni 22 Juni 2020, Menteri Dalam Negeri mengumumkan pemenang lomba kampanye video Normal Baru yang berhadiah total Rp168 miliar. Kampanye ini diklaim pemerintah untuk mewujudkan “gerakan nasional kebersamaan tatanan baru yang produktif dan aman Covid-19” di tujuh sektor kehidupan, yakni pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, tempat wisata, transportasi umum dan tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, Ahmad Arif, Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK), juga menjelaskan bahwa sepanjang 16-27 Mei 2020 kata Normal Baru ini sebanyak 86.500 kali di kampanyekan di akun twitter dengan sebagian besar akun yang berasosiasi pemerintah dan akun bot secara masif meramaikannya.

Pertanyaannya, Normal Baru ini tatanan kehidupan baru untuk siapa? 

Kata ‘normal baru’ sama sekali mengabaikan fakta bahwa bencana kesehatan belum selesai, bahkan ia terus menunjukkan kondisi krisisnya, terutama akibat kegagalan pemerintah dalam mengendalikan situasi ini. ‘Normal baru’ yang dikampanyekan pemerintah sangat berfokus untuk menghidupkan kembali sektor ekonomi, tanpa serius memberikan perhatian pada data-data saintifik dan epidimologik. Terlebih, ketika perhatian pemerintah terhadap sektor ekonomi ini sangat tinggi, namun disaat bersamaan UU Minerba disahkan, kartu prakerja dinyatakan bermasalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan iuran BPJS Kesehatan malah naik dengan audit publik yang seharusnya dibuka tapi hingga sekarang masih ditutupi juga.  Apa tatanan ‘normal baru’ ini memang didisain untuk menghidupi atau memperkaya para elit dan investor besar serta makin mendekatkan rakyat pada rezim oligarki?

Tak sampai disitu, narasi ‘normal baru’ secara jelas membungkam situasi yang sehari-hari dialami oleh masyarakat bahkan sebelum pandemi ini terjadi, yakni seksisme, militerisme, rasisme dan heteroseksisme. Kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual, baik di ranah personal, komunitas maupun daring terus terjadi. Aturan bekerja dari rumah selama pandemi hanya menggeser lokus kekerasan dan semakin mempersulit korban kekerasan untuk melaporkan kasus serta memulihkan diri, terutama ketika pelaku kekerasan adalah orang yang tinggal serumah dengan mereka. Cara pikir superioritas laki-laki cis-heteroseksual ini juga dengan gamblang ditunjukkan oleh pejabat publik dan juga sebagian masyarakat. Tabumania bisa mengingat tentang candaan para Menteri yang menyamakan virus corona seperti istri yang tak bisa ditaklukkan oleh suami sehingga suami harus mau berdamai dengannya. Belum lagi dengan kampanye #PositifkanIstri dalam rangka mengembalikan populasi akibat kematian Covid-19 yang meletakkan tanggungjawab reproduksi pada perempuan tanpa menyoal kerentanan terhadap kesehatan reproduksi dan seksualnya. Penanganan Covid-19 pun tak lepas dari diskriminasi berbasis rasisme. Meskipun sejak bulan April 2020 pemerintah telah membebaskan 30.000 narapidana di seluruh Indonesia untuk mencegah penularan Covid-19 di dalam rumah tahanan yang sudah over-capacity, namun pemerintah menunda pembebasan kelima tapol Papua yang terkena kasus makar. Padahal, kelima tapol ini telah menjalani 2/3 masa pidana dan melengkapi administrasi untuk surat bebas dari masing-masing rumah tahanan. 

Tabumania, semasif apapun kampanye pemerintah terhadap kondisi Normal Baru ini tidak bisa mengaburkan dan menihilkan kondisi tatanan sosial, ekonomi dan politik yang hingga hari ini belum mencerminkan kemanusiaan dan kesetaraan. Seperti yang dikatakan oleh Sonya Renee Taylor seorang penulis, penyair perempuan kulit hitam dan aktivis keadilan sosial :

“Kita tidak akan kembali pada normal. Normal itu tak pernah ada. Kondisi saat corona belum ada bukanlah hal normal, bahkan kita cenderung menormalkan kerakusan, ketidaksetaraan, pencerabutan, ekstraksi, kelelahan… Kita seharusnya tidak kembali kesana, kawan. Kita diberi kesempatan untuk menjahit pakaian yang baru. Pakaian yang sesuai bagi segenap kemanusiaan dan kelestarian alam.”

Di tengah kondisi pandemi ini, sebuah pernyataan dari wakil rakyat seperti sangat ringan diutarakan: “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ditarik dari pembahasan Program Legislasi Nasional 2020 karena sulit…” Pernyataan dari seorang pejabat publik yang secara faktual menggambarkan situasi negeri kita hari ini. Memang semuanya tidak akan pernah berjalan normal selama kekuasaan terus menerus menormalisasi kekerasan dan tindakan tidak manusiawi.

Jadi, yuk kritisi terus narasi Normal Baru ini, tetap ikuti protokol kesehatan dan saling jaga solidaritas! Terus berlawan dan juga beristirahat!