Buka Cerita Buka Perspektif

Seksualitas dan Mei 1998: Yuk, Pahami Sejarah dan Tentukan Posisi!

peringatan 20 mei untuk web

Berapa usia Tabumania saat Mei 1998? Apa yang diingat dan terlintas ketika peristiwa itu?

Sebagian dari kita akan menjawab kerusuhan, penjarahan, aksi bakar ban, penculikan mahasiswa, hingga isu rasial tentang ‘pribumi dan ‘non pribumi’ yang terjadi di Jakarta. Bagi generasi yang lahir di tahun 1990an, – ketika transisi demokrasi tidak dirasakan secara empiris – potret kelam sejarah Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto dapat ditemui dalam berbagai surat kabar dan sejumlah literatur akademis. Namun, berapa banyak informasi yang kita dapatkan dari sumber tersebut mengenai intimidasi pada etnis Tionghoa di Indonesia, lebih khusus perkosaan?

Pada tahun 1998, terbelahnya masyarakat berdasarkan ‘pribumi’ dan ‘non pribumi’ tak dapat dihindari karena merebaknya stigma akibat ketimpangan ekonomi yang dipelihara pada masa Orde Baru. Imbas yang muncul tidak hanya berupa perusakan, penjarahan dan pengungsian besar-besaran etnis Tionghoa. Mereka yang tak dapat menyelamatkan diri dan tak dilindungi mendapat beragam bentuk kekerasan hingga pembunuhan. Situasi yang mencekam membuat sekelompok masyarakat lebih peduli dan menyelamatkan diri sendiri. Banyak yang menutup telinga dan mata, bahkan ketika kekerasan berlangsung di depannya.

Puncaknya, ketika peristiwa 13-15 Mei terdapat kasus dan laporan mengenai perkosaan yang terjadi secara masif, menimpa perempuan etnis Tionghoa dari berbagai latar usia remaja hingga ibu-ibu. Mereka diperkosa di jalanan hingga di rumah mereka sendiri, secara sendiri hingga berkelompok.

Awalnya, kekejian ini hanya menjadi isu simpang siur yang diragukan kebenarannya. Situasi ekonomi dan politik yang panas pada masa itu tidak menjadikan kasus kejahatan kemanusiaan ini menjadi prioritas yang harus segera ditindaklanjuti. Kondisi itulah yang akhirnya membuat sekelompok aktivis perempuan geram dan membuat surat terbuka yang dilayangkan pada Presiden BJ. Habibie agar serius menindaklanjuti kasus tersebut.

Usaha yang dilakukan aktivis perempuan antara lain Saparinah Sadli, Ita Fatia Nadia, Smitha Notosusanto dan organisasi masyarakat sipil akhirnya membuahkan hasil. Pada 15 Juli 1998, mereka dipanggil ke Istana untuk memberikan keterangan. Presiden B.J Habibie akhirnya mengakui perkosaan yang terjadi serta meminta maaf secara publik atas kejahatan kemanusiaan tersebut. Tak hanya itu, Presiden B.J Habibie kemudian membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998 pada 23 Juli 1998 dan menemukan unsur kesengajaan dalam kerusuhan ini, termasuk jumlah korban kekerasan seksual.

Nah, Tabumania, itulah kronologis singkat situasi Indonesia pada Mei 1998. Keadaan yang pelik sebenarnya tidak hanya terjadi pada Mei, namun bulan-bulan sebelum dan sesudahnya. Bagi Tabumania yang ingin mempelajari dan mencari informasi lebih lanjut mengenai gambaran lebih detailnya, informasi dapat diperoleh dengan membaca buku karya Dewi Anggraeni berjudul “Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan.”

Pertanyaan selanjutnya, apa kaitan antara Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan?

Pasca kerusuhan Mei 1998 dan meninggalnya Ita Martadinata Haryono yang akan bersaksi pada sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komnas Perempuan akhirnya dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, tanggal 9 Oktober 1998, diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.Komnas Perempuan lahir untuk mengingatkan kepada Negara untuk bertanggungjawab terhadap tragedi kekerasan seksual terhadap etnis Tionghoa serta berbagai kekerasan terhadap perempuan. setidaknya, temuan TGPF Mei 1998 mengungkap bahwa 52 perempuan diperkosa, 14 perempuan diperkosa sekaligus dianiaya, 10 perempuan mendapat penganiayaan seksual serta 9 perempuan menjadi korban pelecehan seksual.

Data tersebut tentu merupakan sejarah kelam yang dialami Indonesia, terutama karena tubuh perempuan menjadi korban dari sistem dan situasi politik. Tubuh perempuan “dikorbankan” dalam transisi Negara yang ingin berbenah dari sistem otoriter ke demokratis.

Hingga kini, perkosaan yang dilakukan dengan masif belum ditemukan titik terang mengenai siapa pelaku yang harus bertanggungjawab. Situasi ini tidak boleh terulang kembali di bumi pertiwi!

Tetapi, Tabumania, benarkah tidak terulang?

20 tahun sudah Indonesia membangun tatanan demokrasi, namun isu rasial dan seksualitas masih saja menjadi polemik. Dulu, gerakan perempuan dibungkam oleh Orde Baru, lalu mulai merebut peran serta dalam melakukan aksi turun ke jalan pada Reformasi ’98. Kini, perempuan kembali direpresi oleh Negara melalui sistem yang direncanakan untuk melindungi perempuan namun justru dibuat dengan mengondisikan perempuan menjadi semakin mundur dan kembali dirumahkan.

Pasca 20 tahun era reformasi, demokrasi dan seksualitas mendapat tantangan tersendiri dengan adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang mengkriminalkan perempuan. melalui R-KUHP tersebut, Negara ingin mengatur jenis perbuatan pidana atau jenis perbuatan lainnya yang dianggap sebagai perbuatan tercela dengan menentukan berat atau ringannya hukuman itu. Namun, beberapa pasal dalam R-KUHP justru semakin menyudutkan dan merugikan perempuan. Seperti contoh perluasan makna Zina dari Pasal 484 ayat (1) huruf e yang berbunyi “Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.” Serta Pasal 484 ayat (2) “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar.”

Tabumania, jika kita telaah bunyi pasal di atas, tentu saja mengandung arti yang sangat sempit. Melalui R-KUHP yang disusun oleh DPR dan pemerintah justru menunjukkan bahwa R-KUHP tersebut belum berpihak pada kelompok rentan dan perempuan. Bahkan, membuat perempuan korban perkosaan semakin takut melapor karena justru adanya ancaman pidana ketika dia tidak bisa membuktikan dirinya sebagai korban. Selama ini, Negara masih menganggap bahwa perkosaan hanya terjadi pada orang yang tidak menikah, sementara berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan pada tahun 2017 ada 135 kasus perkosaan dalam perkawinan yang dilaporkan.

Perluasan Zina dari Pasal 484 ayat (2) yang selama ini diketahui hanya berlaku dalam ikatan perkawinan, kini dalam Rancangan KUHP justru menyasar bagi pasangan yang di luar ikatan perkawinan. Dengan perluasan pasal tersebut justru memancing persekusi dan main hakim sendiri bagi masyarakat lainnya. Duh! Kebayang nggak sih ngerinya kalau kita lagi maen ke tempat sahabat kita yang beda jenis, mau ngerjain tesis bareng, eh, tiba-tiba kita digrebek karena dianggap melakukan zina?

Oleh karenanya, kita harus melek sejarah dan informasi, tak lupa untuk turut memantau perkembangan hukum dan politik di Negara kita agar jangan gara-gara pemahaman yang sempit mengenai seksualitas, lagi-lagi perempuan yang dikorbankan.

Tabumania, lalu apa yang harus kita lakukan demi wacana seksualitas di Indonesia terus menjadi pembahasan yang produktif?

Sebagai generasi milenial, kita bisa belajar sejarah mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada masa-masa Reformasi ’98 hingga wacana seksualitas masa kini. Mulai dengan mengumpulkan bahan referensi, membaca dan turut terlibat dalam ruang dialog bersama para pelaku sejarah. Biasanya, dialog mengenai Reformasi ’98 dan seksualitas banyak digelar di Universitas, LSM, institusi-institusi pemerintah hingga media online yang saat ini banyak menyediakan portal bacaan mengenai seksualitas. Nah, di sinilah Tabumania bisa terlibat dan menyerap informasi yang tersedia. Jangan ragu untuk berdiskusi atau membentuk kelompok kecil yang terdiri dari beberapa teman yang lain agar wacana yang didapatkan semakin luas.

Kontribusi sosial selanjutnya yang bisa Tabumania lakukan ialah mulai dengan menulis! Yep! Menulis merupakan kebebasan demokrasi masa kini yang bisa kita nikmati setelah reformasi. Tabumania bisa menuangkan pemikiran-pemikiran kritis dan kekinian mengenai seksualitas dalam gaya tulisan dan design yang kreatif mengikuti perkembangan zaman. Namun jangan lupa, bahwa dalam setiap tulisan yang akan dibuat sebaiknya memberikan informasi yang objektif dan tidak diskriminatif. Jadi mari merayakan kelahiran pasca reformasi dengan kebebasan untuk berpendapat dan perjuangan keadilan gender! (IS)

 

Portal pengetahuan dan layanan tentang seksualitas berbasis queer dan feminisme. Qbukatabu diinisiasi oleh 3 queer di Indonesia di bulan Maret 2017. Harapannya, Qbukatabu bisa menjadi sumber rujukan pengetahuan praktis dan layanan konseling yang ramah berbasis queer dan feminisme; dan dinikmati semua orang dan secara khusus perempuan, transgender, interseks, dan identitas non-biner lainnya.

0 comments on “Seksualitas dan Mei 1998: Yuk, Pahami Sejarah dan Tentukan Posisi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: