Sulitkan Transpuan, Klaim BPJS Tenaga Kerja Sulit Cair

Tabumania, pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK) belum sepenuhnya merata. Terutama bagi kawan-kawan transpuan yang kesulitan mengaksesnya atau mengklaimnya ketika mereka meninggal dunia. Padahal mereka telah rutin membayar iuran BPJS TK per bulannya. Harapannya ketika mereka meninggal tidak akan merepotkan orang lain. Sayangnya pada pelaksanaannya tidak demikian. Banyak transpuan yang tidak bisa mengklaim BPJS TK mereka.

Dona, seorang transpuan yang juga seorang focal point atau pendamping kawan-kawan transpuan dalam mengelola Administrasi Kependudukan (adminduk) mulai dari pembuatan KTP maupun BPJS di Bogor mengaku selama mendampingi pengurusan akses BPJS memang ada kendala. Sebagai seorang focal point, ia mengetahui kendala-kendala yang dialami teman-teman transpuan ketika akan mengurus e-KTP, BPJS Kesehatan maupun BPJS TK. Apalagi teman-teman transpuan selama ini banyak diantara mereka yang jauh dari sanak saudara, bahkan ada keluarganya yang tidak menerima mereka.

Keberadaan BPJS TK ini memang diperlukan selain itu juga BPJS Kesehatan maupun bantuan sosial. Menurut Dona tidak semua teman-teman transpuan memiliki ekonomi yang cukup terutama bagi transpuan lansia. “Tidak semua teman-teman itu mampu atau yang benar-benar layak hidupnya. Apalagi jauh dari keluarga atau tidak diterima keluarga. Kehidupan mereka miris, misalnya teman-teman transpuan yang mengamen. Mereka harus berjalan berkilo-kilo meter untuk mencari penghasilan dan itu pun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga saya pun berharap pengurusan maupun klaim BPJS TK dipermudah aja, karena menyangkut hak mereka juga menyangkut kebutuhan mereka, kan akses ini sangat butuh sekali ya. Apalagi kan untuk biaya kematian ini sangat dibutuhkan sekali”kata Dona saat diwawancarai melalui telepon.

Selama ini klaim-klaim yang tidak bisa cair ada beragam alasan. Diantaranya karena dianggap peserta (BPJS TK) ini tidak memiliki pekerjaan tetap, lalu dianggap memiliki penyakin menahun. Padahal menurut Dona pemerintah (BPJS TK) ini harusnya cukup memverifikasi bahwa peserta sudah meninggal bukan memverifikasi penyakit yang dialami. Mediasi ke pihak terkait (BPJS TK) sudah dilakukan, sayangnya hingga saat ini masih belum ketemu jalan keluarnya.

Memang tidak semua klaim-klaim tersebut ditolak BPJS TK. Namun, yang benar-benar bisa klaim dengan mudah adalah teman-teman transpuan yang ada keluarganya. Ada pula yang hanya mendapatkan klaim kematian, dan tidak sedikit yang sama sekali tidak bisa melakukan klaim terhadap BPJS TK mereka. “Makanya sampai saat ini masih terus kita perjuangkan, kita masih berusaha agar hak teman-teman bisa diberikan.”tegas Dona.

Sementara itu Melin (bukan nama sebenarnya), seorang transpuan dan focal point di Bali menuturkan apa yang terjadi pada kasus yang terjadi pada transpuan yang meninggal dan kesulitan mengakses BPJS TK merupakan kasus yang rumit. Ketika mendampingi teman-teman transpuan ia menemui berbagai kendala. Misalnya selama ini teman-teman transpuan untuk pembayaran iuran BPJS TK ada yang dibantu Perkumpulan Suara Kita. Perkumpulan Suara Kita adalah sebuah perkumpulan yang menyuarakan hak-hak komunitas LGBTIQ+. ”Persoalannya adalah dari BPJS TK menyatakan kalau yang harus membayar maupun menyatakan klaim adalah ahli waris peserta BPJS TK. Sedangkan banyak teman transpuan khususnya lansia yang dibantu yayasan (Suara Kita) seharusnya pemerintah memahami hal tersebut, akibatnya banyak klaim BPJS yang tidak cair.”urainya.

Selama ini Melin banyak mengajak teman-teman transpuan agar mau bergabung dengan BPJS TK. “Saya bilang biar ke depan teman-teman tidak kesulitan atau merepotkan teman-teman lain saat meninggal. Biar nantinya ketika meninggal bisa layak dimakamkan atau dikremasi. Awalnya banyak yang ikut, tapi karena banyak klaim yang tidak bisa cair saat meninggal membuat banyak yang tidak mau ikut.”jelasnya.

Melin mengakui bahwa BPJS TK sangat penting manfaatnya. Tidak hanya berkaitan jaminan kematian saja, tetapi juga jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. “Pemerintah sebenarnya berupaya untuk membantu memberantas kemiskinan, tapi kan di lapangan (kenyataan) tidak demikian. BPJS TK belum bisa diakses semua orang, termasuk transpuan.”ujarnya.

Selama proses pengurusan BPJS TK yang diperlukan hanya NIK peserta saja, pemerintah menyatakan tidak perlu adanya surat wasiat, yang penting ada pencantuman ahli waris dari pihak keluarga sah. Misalnya kalau belum menikah ahli warisnya adalah orang tua, baru kemudian keluarga yang lain sesuai yang tercantum di Kartu Keluarga (KK). “Repotnya banyak transpuan yang tidak memiliki keluarga, bisa karena jauh atau tidak diterima keluarga lalu ia merantau. Kita sudah berusaha membantu teman-teman yang tidak punya keluarga dengan membuat surat wasiat, sayangnya dari pemerintah belum mau menerima surat wasiat. Kita jadinya bingung kan. Kalau menurut saya yang harus dilakukan pemerintah kasihlah ijin bahwa ahli waris dari yayasan/LSM/perkumpulan, janganlah kita dipersulit.”katanya.

Ia pun mengungkapkan harapannya agar pemerintah mau menerima usulan dari Perkumpulan Suara Kita tentang pencantuman ahli waris dari yayasan atau LSM atau perkumpulan. “Biar kita juga semakin bersemangat membantu teman-teman transpuan lainnya, karena masih banyak yang perlu dibantu. Kita ingin teman-teman bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara,”tegasnya.

Tabumania, Dona dan Melin merupakan contoh yang cukup giat mendampingi teman-teman transpuan untuk mengurus adminduk. Beragam tantangan dihadapi karena tidak banyak orang mengetahui perjuangan yang harus dilalui teman-teman transpuan. Keduanya sangat senang ketika teman-teman transpuan yang mereka bantu bisa merasakan manfaatnya. Meskipun klaim jaminan kematian BPJS TK masih belum merata terutama bagi teman-teman transpuan, keduanya tidak ingin berhenti memperjuangkan hak-hak mereka. Yuk kita dukung perjuangannya!!